ABSTRACT
Brantas Watershed covers almost all regions of the Greater Malang (the Batu City, Malang City, and Malang Regency) and Blitar Regency in the East Java Province. These four cities/regencies are in one landscape so that several strategic sectors are interrelated. Global climate change impacts the form of environmental disasters in this region, which is even more significant in the future. This phenomenon has changed the development paradigm in this region. The research conducted descriptive analysis and observation in these four administrative areas to reveal the impacts on particular sectors, evaluate the preparedness of the four local governments, and formulate the strategies to integrate the development agendas in the landscape of Upstream Brantas Watershed. The study found that vulnerability and risk studies need to be carried out in an integrated perspective, then the local governments need to strengthen their adaptive capacity and include this agenda in the development programs. Likewise, the resolution of the problem needs to be done together across administrative boundaries, which is often a different challenge in Indonesia’s administrative form of decentralization.
ABSTRAK
DAS Brantas mencakup hampir seluruh wilayah Malang Raya (Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang) dan Kabupaten Blitar di Provinsi Jawa Timur. Keempat kota/kabupaten ini berada dalam satu lanskap sehingga beberapa sektor strategis saling terkait. Perubahan iklim global berdampak pada bentuk bencana lingkungan di wilayah ini, yang bahkan lebih signifikan di masa depan. Fenomena ini telah mengubah paradigma pembangunan di wilayah ini. Penelitian ini melakukan analisis dan observasi deskriptif di keempat wilayah administrasi tersebut untuk mengungkap dampak pada sektor tertentu, mengevaluasi kesiapan keempat pemerintah daerah, dan merumuskan strategi untuk mengintegrasikan agenda pembangunan di lanskap DAS Brantas Hulu. Studi ini menemukan bahwa studi kerentanan dan risiko perlu dilakukan dalam perspektif yang terintegrasi, kemudian pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas adaptif mereka dan memasukkan agenda ini dalam program-program pembangunan. Demikian pula, penyelesaian masalah perlu dilakukan bersama melintasi batas-batas administratif, yang seringkali menjadi tantangan berbeda dalam bentuk administrasi desentralisasi di Indonesia.